RESOLUSI KONGRES ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KALIMANTAN BARAT

RESOLUSI KONGRES ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KALIMANTAN BARAT

1. AMAN KALBAR mendesak sidang umum PBB untuk segera merealisasikan pengesahan Deklarasi tentang Masyarakat Adat paling lambat tahun 2007.

2. AMAN KALBAR mendesak Pemerintah Indonesia agar ikut menandatangani Deklarasi Sidang Umum PBB tentang masyarakat adat.

3. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pertambangan emas yang merusak lingkungan.

4. AMAN KALBAR mendesak pemerintah daerah untuk mengakui hukum adat.

5. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk mencabut semua ijin HPHH yang akan dan sedang beroperasi.

6. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk mencabut dan meninjau ulang semua ijin-ijin pertambangan; batu bara, uranium, batu glena, dan pertambangan emas.

7. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk meninjau ulang semua kebijakan tentang perkebunan kelapa sawit dan mencabut HGU perusahaan-perusahaan sawit yang akan beroperasi.

8. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa-desa tertinggal dan daerah perbatasan tanpa persyaratan kepada masyarakat.

9. AMAN KALBAR mendesak pemerintah agar meningkatkan perekonomian masyarakat adat.

10. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur.

11. AMAN KALBAR mendesak instansi militer agar membatalkan rencana latihan militer di kawasan perbatasan dan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun di kawasan tersebut.

12. AMAN KALBAR menolak program transmigrasi di wilayah masyarakat adat tanpa melalui konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat di wilayah tersebut.

13. AMAN KALBAR mendesak pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mencabut Perda No. 15/2006 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Ketapang.

14. AMAN KALBAR meminta pemerintah untuk meninjau ulang semua kebijakan yang berkaitan dengan taman nasional yang berada di wilayah masyarakat adat.

15. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik illegal logging berskala besar.

16. AMAN KALBAR meminta pemerintah untuk mempertegas dan memperjelas tapal batas antar negara dan antar kabupaten di Kalimantan Barat.

17. AMAN KALBAR mendesak pemerintah agar mengembalikan sistim pemerintahan dari pemerintahan desa ke pemerintahan kampung.

18. AMAN KALBAR mendesak pemerintah agar segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20%.

19. AMAN KALBAR mendesak pihak kepolisian untuk menertibkan segala bentuk perjudian, minuman keras, dan prostitusi.

20. AMAN KALBAR mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dari kebijakan-kebijakan yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat dan menimbulkan banyak konflik, seperti HPHH, Taman Nasional

KAMIS 21 MARET 2007 ASRAMA HAJI PONTIANAK

PROPINSI KALIMANTAN BARAT